JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,
menyebut kepengurusan Golkar hasil Munas Bali-lah yang sah. Prabowo
mengatakan pengakuan pemerintah atas Munas Ancol membahayakan proses
demokrasi di Tanah Air.
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Partai
Golkar, Agung Laksono, meminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo
Subianto tidak ikut campur urusan internal partai beringin karena sudah
ada Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang memutuskan. Pasalnya,
keputusan Kemenkumhan mewakili pemerintah.
"Urusan dalam negeri
tidak usah ikut campur lah," kata Agung Laksono usai bertemu Wiranto di
Kantor DPP Hanura, Jakarta,
Jumat (13/3).
Menurut Agung, Kementerian Hukum dan HAM yang
berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin, bukan
orang dari partai lain.
"Biar kami selesaikan sendiri, kami juga
punya cara sendiri, apalagi sudah ada 'guidance' (panduan)," ujar Agung.
Hari
ini Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melanjutkan safari
politiknya dengan menemui Ketua Umum DPP Hanura Wiranto di Kantor DPP
Partai Hanura, di Jakarta, Jumat. Agung menjelaskan posisi Golkar di
bawah kepemimpinannya saat ini adalah sebagai partai pendukung
pemerintah yang kritis.
Oleh karena itu tidak selayaknya partai
berafiliasi dalam sebuah koalisi yang dibentuk pada saat pilpres, karena
akan memecah belah masyarakat. Sehingga dirinya membawa Golkar keluar
dari (Koalisi Merah Putih) dan bergabung dengan partai pendukung.
Arsip Blog
Diberdayakan oleh Blogger.
sponsor website
Powered by : pulsamantap.com
.
-
TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Perkembangan Kabupaten Bungo yang relatif cepat dibandingkan daerah sekitar memunculkan berbagai fasilitas ...
-
Rinada syok dan malu saat mengetahui foto-fotonya yang sedang beradegan panas dengan mantan suaminya Y, beredar di dunia maya. Saat merekam...
-
Jakarta - Daniele Watts akhirnya bicara terkait penangkapannya karena kepergok bercinta dengan sang kekasih di dalam mobil. Bintang fi...
.
0 komentar:
Posting Komentar